Kecaman Pedas Fahri Hamzah Atas Usulan Pemberian Pembebasan Bersyarat Untuk Mantan Bendum Demokrat Nazarudin

Kecaman Pedas Fahri Hamzah Atas Usulan Pemberian Pembebasan Bersyarat Untuk Mantan Bendum Demokrat Nazarudin

MARTIRNKRI.COM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keras usulan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Mantan Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Fahri mengatakan usulan tersebut merupakan bagian dari konspirasi.

"Itu konspirasi. Setahu saya ini konspirasi karena Nazaruddin ini adalah anak mas dari persenkongkolan tingkat tinggi antara orang-orang yang tidak mau disebut namanya dan KPK menginginkan agar Nazaruddin dipakai untuk menyebut nama orang-orang sehingga membungkam orang-orang," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (2/2/2018).

Menurut Fahri, usulan pembebasan bersyarat merupakan imbalan KPK terhadap Nazaruddin. Imbalan dari KPK terhadap Nazaruddin yang selalu menyebut nama anggota DPR dalam setiap kasus yang menjeratnya. Sehingga para anggota DPR tersebut takut.

"Tapi itu semua permainannya di KPK untuk melindungi Nazar. Itu imbal balik atas jasa koar-koar buat KPK sehingga ada orang-orang DPR juga disebut semua sehingga tiarap," katanya.

‎Sebelumnya Lapas Sukamiskin mengusulkan pembebasan bersyarat untuk narapidana dua kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Nazaruddin.

Kabag Humas Ditjen Pemasyarakatan Adek Kusmanto mengungkapkan hal tersebut baru usulan dari Lapas Sukamiskin ke pihaknya.

"Nazaruddin itu sekarang itu baru diusulkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas Sukamiskin untuk mendapatkan (pembebasan bersyarat). Diusulkan ke Ditjen PAS untuk menjalani proses asimilasi dalam rangka program pembebasan bersyarat," ujar Adek saat dihubungi, Kamis (1/2/2018).

Adek mengungkapkan bahwa usulan asimilasi untuk Nazar diajukan pada 23 Desember 2017.

Menurutnya, asimilasi merupakan program pembinaan yang membaurkan warga binaan dan masyarakat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Proses persetujuan masa asimilasi tidak bisa sembarangan. Setelah pihak Lapas Sukamiskin mengajukan permohonan kepada Ditjen PAS, mereka harus mendengar pandangan dari KPK.

"Pastinya menteri memberikan rekomendasi setelah mendengar pertimbangan Dirjen PAS dan Dirjen PAS mendapat rekomendasi dari KPK," kata Adek.

Sumber: Tribunnews.com
facebook -->

Subscribe to receive free email updates: