Ketua MK 2 Kali Kena Sanksi Etik, 54 Guru Besar Minta Mundur, Fahri Hamzah Komentar Pedas Bilang Ada Kelompok Proksi dan Liar

54 Guru Besar di seluruh Indonesia mendesak Ketua Mahkamah Kostitusi (MK) Arief Hidayat untuk Mundur.

Ketua MK 2 Kali Kena Sanksi Etik, 54 Guru Besar Minta Mundur, Fahri Hamzah Komentar Pedas Bilang Ada Kelompok Proksi dan Liar

MARTIRNKRI.COM - 54 Guru Besar di seluruh Indonesia mendesak Ketua Mahkamah Kostitusi (MK) Arief Hidayat untuk Mundur.

Pantauan TribunWow.com, hal tersebut lantaran Arief Hidayat sudah dua kali dijatuhi sanksi etik oleh Dewwan Etik MK dalam dua tahun terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah turut angkat bicara.

Melalui akun Twitternya yang diunggah pada Minggu (11/2/2018), Fahri Hamzah mengungkapkan pendapatnya.

Menurut Fahri, ada kelompok-kelompok yang menekan MK.

Ia kemudian menyebut kelompok tersebut sebagai kelompok proksi dan Liar.

Fahri Hamzah pun mengajak agar beberapapihak mulai dari DPR hingga TNI untuk bekerja sama melawan perang proxi yang disebutkannya.

"Yang rusak itu yang nekan...

ini kelompok yang selama ini mendompleng dari jalanan...

dulu mereka bisa dikte MK supaya dukung semua agenda mereka..

begitu orangnya Gak bisa ditekan mereka marah...

saya tahu betul kelakuan mereka...

itu2 aja orangnya...

Saya ingat betul bagaimana kelompok itu bekerja untuk menekan MK supaya memberikan legitimasi kepada UU 30/2002 tentang KPK padahal di dalamnya ada banyak penyimpangan.

Tapi hakim tidak berani meluruskan. 
Hakim ditekan seperti yg mereka lakukan sekarang.

Padahal semakin hari KPK sebagai produk UU 30/2002 semakin nampak sebagai negara dalam negara atau kekuatan proxi untuk menciptakan instabilitas dalam negara khususnya sistem peradilan pidana Indonesia.

MK seharusnya meluruskan tapi mereka tekan.

Kekacauan selama 16 tahun adanya KPK ini seperti ada yang menjaga supaya tetap kacau.

Ketidaksinkronan antara lembaga dan antara aturan sebetulnya kasat mata.

Tapi sengaja dijaga.

Saling curiga antar lembaga terus saja terjadi mulai #CicakBuaya sampai #PansusKPK

Kelompok ini seperti paham betul cara menggalang kekacauan tanpa terasa seolah konstitusional.

Kalau kelompok lain mengkritik MK dan KPK Bisa2 mereka bilang intervensi peradilan tapi mereka menekan pakai opini dan aksi paling sering mereka lakukan.

Saya ingat dulu ketika Judicial Review atas UU 30/2002 dilakukan oleh berbagai kalangan.

Mereka bisa bikin Headline media, “AWAS KORUPTOR FIGHT BACK!”.

Padahal orang ingin agar semua UU merujuk kepada Konstitusi.

Saat itu hakim MK juga ditekan.

Padahal Judicial Review adalah hak seriap warga negara yang merasa bahwa sebuah UU telah merugikan hak2nya dan bertentangan dengan UUD1945.

Itulah yang dirasakan oleh banyak orang dengan UU 30/2002.

Tapi semua tiarap karena dituduh antek koruptor oleh mereka.

Orang2 itu mengaku pembela HAM dulu waktu pesanannya membela HAM.

Sekarang mereka membolehkan UU mengintip warga negara tanpa batas.

Mereka menyetujui proses hukum yang didominasi oleh satu lembaga tanpa batasan bahkan tanpa SP3 dan pengawasan.

Waktu melawan TNI mereka memakai HAM tapi waktu membangun proxi KPK mereka mencampakkan HAM.

Jadi buat mereka yang penting bukan HAM tapi eksistensi mereka dalam menciptakan kekacauan dalam sistem kita.

Cara2 mereka bebas nilai dan Machiavellian.

Jaringan mereka luas, mereka punya banyak teman tukang ganggu negara kita di luar.

Kemampuan mobilisasinya tinggi termasuk pada guru besar yang Gak paham persoalan.

Mereka dimobilisasi untuk sesuatu yang aneh; menolak mendiskusikan dan menganggap sesuatu final.

Dalam soal KPK, aneh karena para guru besar melarang kampus mendiskusikannya.

UU 30/2002 dianggap sebagai ayat Tuhan yang kalau diubah dianggap penistaan. 
Akhirnya semua beku dan sejak lahirnya #PansusKPK di @DPR_RI mereka marah karena aurat KPK terbuka.

Nampaknya, kemarahan memuncak ketika MK memutuskan bahwa #PansusKPK @DPR_RI konstitusional dan punya hak untuk memanggil KPK untuk ditanyai segala temuan.

Mereka menyerang ketua MK yang memang pendirian konstitusionalnya mereka tidak bisa kendalikan.

Sudah lama memang saya dengar mereka marah terutama setelah beberapa hakim MK ditangkap.

Lalu prof Arief Konsolidasi karena MK disusupi banyak orang liar; tapi mereka seperti dapat angin belakangan berharap proxi mereka menjadi ketua tapi gagal.

Mulailah MK ditekan dan mungkin akibatnya terjadi perpecahan.

Seperti juga KPK, lembaga itu sekarang penuh intrik dan politik.

Antara penyidik bikin kubu dan blok politik.

Mereka punya afiliasi yg menentukan preferensi dalam penanganan perkara. Hancur negara!.

Mari kita akhiri permainan kelompok2 proxi dan liar ini.

Mari kita bersatu perkuat lembaga negara yang inti.

Sebab kekacauan ini adalah by Design maka mari hentikan disain mereka.

Stop pelemahan lembaga negara dan stop politik tekan menekan lembaga negara.

Ketika semua lembaga telah mengalami kehancuran reputasi jangan cepat salahkan diri sendiri; @DPR_RI @DPDRI @MK_RI @MahkamahAgung @KomisiYudisial @DivHumasPolri @KejaksaanRI @Puspen_TNI mari bersatu melawan perang proxi...ini nyata.

Ini adalah modus perang baru. Perang melawan diri sendiri.

Kita diadu dan diperdaya akibat ego dan senang bangga dengan diri sendiri. 
#WaspadaProxyWar #SaveMKRI #SaveUUD45 Tks.

Memang, 

Tidak enak dikatakan tapi harus dikatakan bahwa kita diserang karena kita tidak menyerang dan kita tidak punya pemimpin dalam perang ini.

Inilah tragedinya. Pemimpin tidak tahu bahwa kita sedang diserang. Pemimpin asik sendiri. Ampun deh. Maafkan," tulis Fahri Hamzah.

Diberitakan sebelumnya, sanksi etik yang diberikan kepada Arief hidayat ada dua.

Pertama, saat memberikan pesan khusus (katabelece) kepada Jaksa Agung Muda untuk melakukan 'pembinaan' kepada seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur pada 2016.

Kemudian yang kedua lantaran setahun kemudian ia bertemu dengan Komisi III DPR saat masih akan mendaftar.

Sumber: Tribunnews.com


Name

Berita,2098,Entertainment,5,Health,1,Internasional,59,Kisah,2,Kriminal,4,Nasional,2053,News,19,Opini,28,Pilihan Editor,117,Pilkada Jabar,1,Politik,1,Tekno,1,Turn Back Hoax,1,
ltr
item
MartirNKRI.com: Ketua MK 2 Kali Kena Sanksi Etik, 54 Guru Besar Minta Mundur, Fahri Hamzah Komentar Pedas Bilang Ada Kelompok Proksi dan Liar
Ketua MK 2 Kali Kena Sanksi Etik, 54 Guru Besar Minta Mundur, Fahri Hamzah Komentar Pedas Bilang Ada Kelompok Proksi dan Liar
54 Guru Besar di seluruh Indonesia mendesak Ketua Mahkamah Kostitusi (MK) Arief Hidayat untuk Mundur.
https://1.bp.blogspot.com/-_PuekwLALSc/WoBACZRLehI/AAAAAAAAQkk/9ozSio_DCAgDYMA8ZTdTJan5iV9smaU7wCLcBGAs/s640/Fahri%2BHamzah.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-_PuekwLALSc/WoBACZRLehI/AAAAAAAAQkk/9ozSio_DCAgDYMA8ZTdTJan5iV9smaU7wCLcBGAs/s72-c/Fahri%2BHamzah.jpg
MartirNKRI.com
http://www.martirnkri.com/2018/02/ketua-mk-2-kali-kena-sanksi-etik-54.html
http://www.martirnkri.com/
http://www.martirnkri.com/
http://www.martirnkri.com/2018/02/ketua-mk-2-kali-kena-sanksi-etik-54.html
true
6305951019981108732
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Selengkapnya Balas Cancel reply Hapus Oleh Beranda Halaman Postingan View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE CARI ALL POSTS Not found any post match with your request KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy