Jokowi Enggan Teken Revisi UU MD3 yang Dinilai Membuat Anggota Dewan Anti Kritik, Puskapsi Beri Masukan Agar Presiden Lakukan Ini....

Presiden Joko Widodo enggan menandatangani revisi Undang-Undang MD3 yang telah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR.

Jokowi Enggan Teken Revisi UU MD3 yang Dinilai Membuat Anggota Dewan Anti Kritik, Puskapsi Beri Masukan Agar Jokowi Lakukan Ini....

MARTIRNKRI.COM -  Presiden Joko Widodo enggan menandatangani revisi Undang-Undang MD3 yang telah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR.

Hal itu diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Selasa (20/2/2018). Sikap ini menuai kritik.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan, sikap Presiden akan menjadi cerminan buruknya manajemen pemerintahan.

"Patut ditinjau ulang dan Presiden sebaiknya menempuh cara yang lebih tepat dan efektif secara ketatanegaraan dalam merespons desakan publik," kata Bayu dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (21/2/2018).

Ia kemudian mencontohkan kasus yang hampir sama pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat itu, SBY memilih mengeluarkan perppu setelah UU Pilkada diundangkan. Alasannya karena mayoritas publik menolak aturan kepala daerah dipilih DPRD dalam UU tersebut.

"Kami berharap bahwa Presiden mendengar aspirasi mayoritas publik yang menolak beberapa substansi dalam RUU perubahan UU MD3 yang telah disetujui DPR dan Presiden," ujarnya.

"Tetapi, langkah menindaklanjuti aspirasi dan desakan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai koridor konstitusi dan praktik ketatanegaraan Indonesia," lanjut Bayu.

Bayu mengatakan, sikap Presiden yang tidak segera menandatangani UU MD3 justru menghambat publik untuk segera melayangkan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena hukum acara MK mensyaratkan hanya UU yang telah disahkan Presiden dan diundangkan yang dapat jadi obyek pengujian di MK," katanya.

Selain itu, lanjut Bayu, tidak menandatangani RUU yang telah disetujui bersama dengan DPR tidak akan berpengaruh secara hukum.

RUU tersebut tetap akan berlaku dengan sendirinya setelah 30 hari sejak disetujui dalam paripurna.

"Jika Presiden mau, setelah mengesahkan dan mengundangkan RUU Perubahan UU MD3, dapat menerbitkan perppu yang menghapus pasal-pasal dalam perubahan UU MD3 yang ditolak mayoritas publik," kata Bayu.

Bayu mengatakan, penerbitan perppu itu dijamin Pasal 22 Ayat (1) UUD Tahun 1945 dan tafsir putusan MK tahun 2009 atas makna “kegentingan yang memaksa”.

Revisi UU MD3 Tuai Penolakan

Penolakan terhadap Undang-Undang tentang MPR DPR DPD DPRD (MD3) yang telah disahkan DPR dan pemerintah terus bergulir.

Penolakan itu ditunjukan oleh warganet di situs change.org. Hingga Minggu (18/2/2018) pagi, 172.713 warganet yang sudah menandatangani petisi tersebut. (Baca juga: Indonesia Bisa Terjerumus Jadi Negara Antikritik)

Petisi itu digalang pada 14 Februari 2018 oleh Masyarakat Sipil untuk UU MD3, yakni Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Yappika, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA).

Penolakan tersebut karena mereka menggap UU MD3 sebagai upaya membungkam masyarkaat yang ingin mengkritik DPR. Sebab melalui UU tersebut, setiap orang yang dianggap merendahkan DPR dapat dipenjara. (Baca juga: Tolak Disebut Antikritik, Baleg DPR: Tak Perlu Takut UU MD3)

UU MD3 juga dianggap bisa menjadi pintu masuk DPR melakukan intervensi terhadap proses pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggapan itu menyikapi adanya pasal yang menyebutkan DPR dapat melakukan pemanggilan paksa dengan bantuan kepolisian.

Petisi juga menyikapi pasal yang menyatakan pemeriksaan anggota dPR harus mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.


"Hal ini dapat menghambat pemberantasan korupsi dengan semakin sulitnya memeriksa anggota DPR," tulis petisi tersebut.

Sumber: Kompas.com /Okezone.com


Name

Berita,2098,Entertainment,5,Health,1,Internasional,59,Kisah,2,Kriminal,4,Nasional,2053,News,19,Opini,28,Pilihan Editor,117,Pilkada Jabar,1,Politik,1,Tekno,1,Turn Back Hoax,1,
ltr
item
MartirNKRI.com: Jokowi Enggan Teken Revisi UU MD3 yang Dinilai Membuat Anggota Dewan Anti Kritik, Puskapsi Beri Masukan Agar Presiden Lakukan Ini....
Jokowi Enggan Teken Revisi UU MD3 yang Dinilai Membuat Anggota Dewan Anti Kritik, Puskapsi Beri Masukan Agar Presiden Lakukan Ini....
Presiden Joko Widodo enggan menandatangani revisi Undang-Undang MD3 yang telah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR.
https://3.bp.blogspot.com/-HzWjZzO2IMo/Wo1F4iQvLdI/AAAAAAAARDI/bWJgG8KB8SkQYAWkXvZ9ImO8N3jZoKYEwCLcBGAs/s640/Presiden%2BJokowi%2B-.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-HzWjZzO2IMo/Wo1F4iQvLdI/AAAAAAAARDI/bWJgG8KB8SkQYAWkXvZ9ImO8N3jZoKYEwCLcBGAs/s72-c/Presiden%2BJokowi%2B-.jpg
MartirNKRI.com
http://www.martirnkri.com/2018/02/jokowi-enggan-teken-revisi-uu-md3-yang.html
http://www.martirnkri.com/
http://www.martirnkri.com/
http://www.martirnkri.com/2018/02/jokowi-enggan-teken-revisi-uu-md3-yang.html
true
6305951019981108732
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Selengkapnya Balas Cancel reply Hapus Oleh Beranda Halaman Postingan View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE CARI ALL POSTS Not found any post match with your request KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy